Menurut Rocky, posisi JPT Pratama memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pejabat yang menduduki posisi tersebut tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus menjadi motor penggerak pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

“Pejabat pimpinan tinggi pratama memegang peran kunci sebagai motor penggerak roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, dibutuhkan pemimpin yang mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam program kerja yang nyata, terukur dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.

Tantangan Birokrasi Semakin Kompleks

Wakil Bupati Alor juga mengingatkan bahwa tantangan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks.

Perubahan lingkungan strategis, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perkembangan teknologi, serta kebutuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif membutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu beradaptasi dengan cepat.

“Daerah ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu secara konseptual, tetapi juga cepat beradaptasi, berorientasi pada hasil dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” ujarnya.