Kalabahi, RakyatNTT.ID – Kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Alor mengambil langkah konkret untuk membantu memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

pencarian korban
Baca Juga:Dua Nelayan di Sikka Hilang Kontak saat Menuju Pulau Karumpa, Tim SAR Kerahkan KN SAR Puntadewa

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Alor untuk mempercepat kepesertaan warga Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah.

Pertemuan koordinasi tersebut berlangsung di ruang kerja pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Alor, Selasa (1/9/2026).

Iklan

Langkah tersebut dilakukan setelah adanya aspirasi mengenai masih adanya warga Desa Aramaba yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.

paulus henuk
Baca Juga:Paulus Henuk Nakhodai HKTI Rote Ndao 2026-2031, Bawa Harapan Petani hingga Pelosok

Kondisi itu dinilai perlu segera ditindaklanjuti mengingat akses terhadap layanan kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pelosok.

Perindo Alor Dorong Pendataan dan Verifikasi Warga

Kader Partai Perindo Kabupaten Alor Agustinus B. Laa, yang juga merupakan mantan Camat Pantar Tengah, mengatakan pertemuan dengan BPJS Kesehatan membahas sejumlah tahapan yang perlu dilakukan agar masyarakat Desa Aramaba dapat segera terdaftar sebagai peserta.

Pembahasan mencakup mekanisme pendataan, verifikasi data hingga proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.

sidang dewan alor
Baca Juga:Pemkab Alor Rasionalisasi Perubahan APBD 2026, Tambahan Transfer Rp156 Miliar Diprioritaskan

“Saya melihat langsung bahwa warga di Desa Aramaba yang belum memiliki kartu BPJS. Padahal kebutuhan terhadap akses layanan kesehatan sangat mendesak. Oleh karena itu kami melakukan komunikasi intensif dengan pihak BPJS dan Dinas Kesehatan agar langkah tindak lanjut dapat segera dilakukan,” ujar Agustinus.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar persoalan administrasi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan kesehatan.

BPJS Kesehatan Siapkan Proses Pendaftaran

Pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Alor Yohanes Santo menyambut baik langkah yang dilakukan Partai Perindo dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

Ilustrasi AI
Baca Juga:Pameran Pembangunan NTT 2026 Himpun Donasi Rp1,5 Miliar untuk Korban Gempa Flores

Ia mengatakan keterlibatan organisasi kemasyarakatan maupun partai politik dapat membantu memperluas jangkauan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga di wilayah terpencil yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Partai Perindo yang telah membantu menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Yohanes.

Terkait pelayanan kesehatan di Desa Aramaba, Yohanes menjelaskan bahwa Puskesmas Aramaba saat ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan akreditasi.

“Puskesmas Aramaba belum memiliki sertifikat akreditasi. Namun proses administrasi dan kelengkapan dokumen sedang kami percepat agar dapat segera terakreditasi,” jelasnya.

Pendaftaran Warga Aramaba Ditargetkan Awal Oktober

BPJS Kesehatan Kabupaten Alor berkomitmen mempercepat tahapan pendataan dan verifikasi masyarakat Desa Aramaba.

Untuk memastikan data kepesertaan yang dihimpun akurat, proses pendataan awal akan dilakukan secara daring. Setelah tahapan tersebut, petugas direncanakan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan pendaftaran.

“Untuk memastikan data yang masuk akurat, saat ini kami akan melakukan pendataan secara daring terlebih dahulu. Setelah itu, pada tanggal 1/2 Oktober 2026 kami akan turun langsung untuk melakukan pelayanan pendaftaran, sehingga masyarakat Desa Aramaba dapat segera memiliki Kartu BPJS Kesehatan,” tambah Yohanes.

Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat Desa Aramaba.

Kolaborasi untuk Perluas Akses Kesehatan

Koordinasi antara kader Partai Perindo Kabupaten Alor dan BPJS Kesehatan menjadi salah satu langkah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan layanan jaminan kesehatan.

Khusus bagi warga di wilayah pelosok, pendataan dan pendampingan administrasi menjadi penting agar masyarakat tidak tertinggal dalam memperoleh akses terhadap program jaminan kesehatan.

Melalui kerja sama antara pemerintah, BPJS Kesehatan, organisasi politik maupun elemen masyarakat, pemenuhan hak kesehatan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga.

Bagi masyarakat Desa Aramaba, percepatan proses kepesertaan BPJS Kesehatan diharapkan menjadi langkah awal untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih pasti dan mudah diakses. (rnc)