Selain itu, persoalan antrean panjang juga menjadi perhatian pemerintah. Budi meminta peningkatan dukungan terhadap BPJS Kesehatan turut tercermin pada pengalaman pasien ketika mengakses layanan kesehatan.

Pemerintah tidak ingin tambahan dana Rp20 triliun hanya memperbaiki sisi keuangan BPJS Kesehatan tanpa diikuti perubahan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus,” tegas Budi.

Ia menyebut keluhan mengenai antrean, akses dan kualitas pelayanan di rumah sakit perlu menjadi perhatian dalam pembenahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan Dorong Perbaikan Pengelolaan

Selain dukungan pemerintah, BPJS Kesehatan juga didorong memperkuat penerimaan iuran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan program JKN.

Data pemerintah menyebut jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai sekitar 285 juta jiwa, dengan tingkat keaktifan sekitar 80,6 persen. Pemerintah juga mendorong peningkatan ketepatan sasaran peserta PBI serta pengumpulan iuran.