Jakarta, RakyatNTT.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat anggaran indikatif sebesar Rp240,2 triliun untuk 2027. Dari total tersebut, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, anggaran BGN 2027 telah memperhitungkan efisiensi sebesar Rp30 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya yang mencapai Rp270,2 triliun.

“Anggaran khusus Bantuan Pemerintah (Banper) disesuaikan dari yang semula direncanakan sebesar Rp262 triliun menjadi Rp232 triliun,” kata Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat BGN bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

MBG Dapat Rp232,51 Triliun

Dari total anggaran BGN 2027, belanja non-operasional mendapat alokasi sekitar Rp232,84 triliun. Anggaran tersebut terutama digunakan untuk mendukung program utama BGN.

Program MBG menjadi penerima alokasi terbesar dengan anggaran mencapai Rp232,51 triliun.

Besarnya alokasi tersebut sejalan dengan rencana pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Alokasi anggaran BGN tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan Nomor S-483/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Sementara itu, anggaran operasional BGN dialokasikan sebesar Rp7,36 triliun.

Anggaran operasional tersebut terdiri atas belanja operasional pegawai sebesar Rp7,19 triliun dan belanja operasional barang sebesar Rp176,78 miliar.

MBG 2026 Sudah Jangkau 56,9 Juta Orang

Perluasan anggaran MBG tidak terlepas dari target penerima manfaat yang terus bertambah.

Pada 2026, BGN menargetkan program MBG dapat menjangkau 74,5 juta penerima manfaat.

Hingga 31 Agustus 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 56,9 juta orang atau mencapai 76,45 persen dari target tahun ini.

Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 17,56 juta penerima manfaat yang perlu dijangkau untuk memenuhi target 2026.

Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam mempersiapkan perluasan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

1.653 Sekolah Elite Tak Lagi Terima MBG

Dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR, BGN juga menyampaikan adanya perubahan sasaran penerima program.

Sebanyak 1.653 sekolah elite ditetapkan tidak lagi menerima MBG. Pada saat yang sama, pemerintah mempersiapkan pembukaan layanan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian pelaksanaan program agar layanan pemenuhan gizi dapat menjangkau kelompok dan wilayah yang menjadi sasaran prioritas.

Standar Higiene SPPG Diperketat

Selain memperluas cakupan penerima, BGN juga memperkuat pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana layanan MBG.

Salah satu aspek yang diperkuat adalah penerapan Standar Layanan dan Higiene Sanitasi (SLHS).

SPPG yang belum memenuhi standar dapat dikenai status suspend hingga proses perbaikan selesai dilakukan.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya memastikan layanan makanan bergizi tidak hanya memperluas jumlah penerima, tetapi juga memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan.

Anggaran BGN 2027 Lebih Besar dari 2026

Sebagai pembanding, total pagu BGN setelah penajaman pada 2026 mencapai Rp229,75 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp221,30 triliun dialokasikan untuk Pemenuhan Gizi Nasional. Sebesar Rp218,77 triliun di antaranya digunakan untuk mendukung program MBG.

Dengan demikian, anggaran indikatif BGN 2027 sebesar Rp240,2 triliun menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan pagu BGN setelah penajaman pada 2026.

Peningkatan tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan dan perluasan program pemenuhan gizi nasional, dengan MBG tetap menjadi program yang memperoleh porsi anggaran terbesar. (*/rnc)