“Efisiensi anggaran membuat kita harus menetapkan prioritas pembangunan dan memastikan setiap anggaran dikelola secara efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Indikator keberhasilan bukanlah seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap workshop tersebut mampu meningkatkan kapasitas para kepala desa dalam mengelola dana desa secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kemampuan tersebut, dana desa diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Petson juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, maupun aparat penegak hukum (APH).

Menurutnya, pengawasan yang paling utama justru dimulai dari integritas setiap aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.