Kondisi tersebut membuat penanganan di lapangan membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor yang tetap kuat.

Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, TNI-Polri, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, serta berbagai pihak terkait terus memperkuat koordinasi untuk memastikan respons bencana berjalan efektif.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mempercepat penanganan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian maupun warga yang terdampak langsung bencana.

Pelayanan Publik Tetap Berjalan Bertahap

Selain penanganan bencana, Gubernur Melki juga menegaskan bahwa pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap harus berjalan.

Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan situasi kebencanaan di masing-masing wilayah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan pelayanan dengan kondisi lapangan tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat maupun aparatur.

Perpanjangan masa tanggap darurat hingga 12 September 2026 diharapkan memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah dan seluruh unsur terkait untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.

Pemerintah juga berharap proses pemulihan dapat berlangsung secara cepat, tepat sasaran, dan tetap berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan masyarakat.