Prioritas juga diarahkan kepada daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting agar program MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dengan akses infrastruktur yang relatif mudah, tetapi juga menjangkau masyarakat yang berada di kawasan dengan tantangan geografis dan sosial lebih besar.

Selain pembangunan SPMBG, sebanyak 114 titik dapur SPMBG disebut siap beroperasi di wilayah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta enam provinsi di Papua.

Perluasan layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses masyarakat terhadap manfaat program MBG.

Relawan Tegaskan Dukungan terhadap Program Konstitusional

Di tengah dinamika hukum yang berkembang terkait program MBG, organisasi relawan juga menegaskan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan tersebut dinilai semakin mempertegas posisi program MBG sebagai bagian dari kebijakan yang memiliki landasan konstitusional dan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Silaturahmi Nasional MBG tidak hanya menjadi forum mempererat hubungan antarrelawan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen untuk mengawal pelaksanaan program secara berkelanjutan.