Penguatan pengawasan tersebut dinilai penting bukan hanya untuk mencegah masuknya barang ilegal, tetapi juga untuk menjaga iklim perdagangan yang sehat serta melindungi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.

Pemerintah Perkuat Pengawasan Laut di Perbatasan

Kementerian Keuangan berkomitmen meningkatkan kapasitas penegakan hukum di laut melalui sejumlah langkah strategis.

Penguatan tersebut mencakup modernisasi sarana operasi, pengembangan sistem intelijen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi dengan berbagai instansi penegak hukum.

Kolaborasi dengan TNI AL, Polairud, PSDKP dan instansi terkait lainnya menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pengawasan wilayah perairan Indonesia.

Dengan posisi strategis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan berdekatan dengan Australia, keberadaan PSO Bea Cukai Kupang menjadi semakin penting.

Pengawasan laut yang kuat diharapkan mampu menjaga keamanan jalur perdagangan, mencegah tindak pidana kepabeanan dan cukai, melindungi penerimaan negara, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di kawasan perbatasan. (*/rnc)