Berdasarkan hasil peninjauan, terdapat dua ruas yang menjadi perhatian, yakni Djadu Atas dan Djadu Bawah.

Melihat tingkat kerusakan dan keterbatasan anggaran, Djadu Atas akan diprioritaskan untuk penanganan. Sementara ruas Djadu Bawah tetap akan diupayakan melalui perubahan anggaran.

Krisman menyebut ruas Djadu Bawah memiliki panjang sekitar dua kilometer dan membutuhkan anggaran cukup besar.

“Untuk jalan, satu kilometer saja bisa membutuhkan sekitar Rp2 sampai Rp2,5 miliar untuk lapen, sementara hot mix bisa mencapai sekitar Rp3 miliar,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus menentukan skala prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Pinjaman Daerah untuk Infrastruktur

Krisman juga meluruskan isu mengenai rencana pinjaman daerah yang menjadi perbincangan di media sosial.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah sedang mengkaji rencana pinjaman yang akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan serta intervensi terhadap tambak garam guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pinjaman daerah bukan barang haram. Banyak daerah melakukan pinjaman untuk pembangunan. Yang penting penggunaannya jelas, untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.