Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah di enam kabupaten Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak parah gempa bumi magnitudo 7,7 segera menetapkan status darurat secara resmi.
Enam daerah tersebut yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Selain pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi NTT juga diminta segera menetapkan status kedaruratan.
Menurut Suharyanto, kepastian status hukum tersebut penting agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta kementerian dan lembaga terkait memiliki dasar hukum untuk mengerahkan anggaran, bantuan teknis, dan sumber daya secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” kata Suharyanto, Minggu (16/8/2026).
BNPB Siapkan Delapan Langkah Penanganan Gempa NTT
Selain meminta penetapan status darurat, BNPB menyiapkan sejumlah langkah percepatan untuk menangani dampak gempa bumi di Flores.
Langkah pertama adalah memastikan status kedaruratan di enam kabupaten terdampak dan tingkat provinsi segera ditetapkan.
Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Unsur TNI dan Polri diminta dioptimalkan sebagai komandan satgas di lapangan. Keberadaan posko dinilai penting untuk memastikan seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, hingga distribusi bantuan berada dalam satu komando.
“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujar Suharyanto.
Posko Nasional Dibuka di Labuan Bajo dan Maumere
Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere.
Dua posko tersebut disiapkan untuk mempercepat koordinasi dan penanganan bencana di Flores bagian barat hingga timur.
Posko di Maumere akan mendukung penanganan di wilayah Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mengular semua langkah penanganan bencana,” katanya.
Posko Logistik Nasional Dibuka di Halim
Keempat, BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Posko tersebut menjadi titik penampungan bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, pihak swasta, maupun masyarakat sebelum dikirim ke wilayah terdampak di Flores.
Distribusi bantuan dari Jakarta akan diarahkan melalui jalur udara menuju Labuan Bajo maupun Maumere.
“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” ucap Suharyanto.
Operasi SAR Diperkuat
Kelima, BNPB meminta operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terus dilakukan hingga dipastikan tidak ada lagi korban yang terjebak maupun hilang.
Operasi tersebut dipimpin Basarnas dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” tuturnya.
Tim gabungan akan terus melakukan penyisiran di lokasi terdampak dan reruntuhan hingga wilayah tersebut dinyatakan aman.
Listrik, Air, BBM dan Komunikasi Ditargetkan Pulih
Keenam, Suharyanto menargetkan fasilitas vital seperti jaringan listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pada saat yang sama, pendataan kerusakan rumah warga diminta dilakukan secara paralel tanpa harus menunggu masa tanggap darurat berakhir.
Data tersebut diperlukan untuk mempercepat penentuan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) maupun perbaikan rumah warga.
“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan sekali lagi berlarut-larut,” tegasnya.
Helikopter dan Kapal Dikerahkan Distribusikan Logistik
Ketujuh, BNPB mengoordinasikan pengerahan alutsista dan armada pendukung lintas lembaga untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.
Armada tersebut mencakup helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB.
“Dari TNI ada 4 helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB 2 pesawat sayap lebar dan 1 helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.
Armada tersebut akan digunakan untuk mengangkut kebutuhan mendesak seperti bahan pangan, selimut, tenda pengungsian, dan bantuan lainnya ke titik-titik yang sulit dijangkau.
Media Center Beroperasi Setiap Sore
Kedelapan, BNPB menginstruksikan pengoperasian Media Center resmi sebagai pusat informasi penanganan bencana.
Media Center akan menggelar press briefing setiap hari pukul 17.00 WITA untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa secara resmi kepada masyarakat.
“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day. Apa yang sering terjadi terkait simpang siur informasi di lapangan bisa kita minimalkan dengan memberikan informasi resmi setiap sore,” ujar Suharyanto.
Dengan berbagai langkah tersebut, BNPB berharap penanganan dampak gempa M7,7 di Flores dapat berlangsung lebih terkoordinasi, terutama dalam pencarian korban, pemenuhan kebutuhan pengungsi, distribusi logistik, pemulihan fasilitas vital, serta percepatan rehabilitasi dan pembangunan kembali wilayah terdampak. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan