Hal ini juga disampaikan Ketua DPW PSI NTT bahwa Joko Widodo akan diangkat sebagai sesepuh dari raja-raja timor. Undangannya langsung dari raja-raja timor dan acaranya berlangsung di LLBK sore ini (dikutip Region Kompas 1/08/2026). Hal ini jelas bahwa kebutuhan validasi politik melegalkan segala cara.

Jika keputusan pemberian gelar tidak lahir melalui mekanisme adat yang kolektif, melainkan dipengaruhi oleh inisiatif eksternal atau kepentingan politik tertentu, maka legitimasi adat justru sedang mengalami delegitimasi dari dalam.

Dengan kondisi demikian, masyarakat akan semakin sulit membedakan antara penghormatan budaya yang lahir dari konsensus adat dengan penghormatan yang dikonstruksi untuk kepentingan politik praktis.

Kritik terhadap peristiwa ini bukanlah kritik terhadap penghormatan kepada Joko Widodo sebagai tokoh bangsa. Setiap masyarakat adat memiliki hak memberikan penghormatan kepada siapa pun yang dianggap berjasa. Akan tetapi, penghormatan tersebut seharusnya berlangsung dalam ruang yang menjaga independensi lembaga adat dari kepentingan politik elektoral.

Ketika penghormatan adat diberikan di tengah panggung partai politik yang sedang melakukan konsolidasi kekuatan, makna simboliknya tidak lagi berdiri secara netral, melainkan melekat pada kepentingan politik yang sedang dipertontonkan.