3.219 PPPK Paruh Waktu di Sumba Barat Daya, Sebanyak 16 Orang Pilih Mengundurkan Diri

Kebijakan tersebut juga membuka peluang penyesuaian status bagi pegawai, termasuk tenaga guru, melalui mekanisme dan tahapan evaluasi yang ditetapkan.

Baca Juga:Upacara HUT ke-81 RI di SBD, Bupati Ratu Wulla Tekankan Kerja Nyata dan Semangat Gotong Royong

PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Menteri PANRB Rini Widyantini pada 19 Juni 2026 dan mulai berlaku pada 26 Juni 2026.

Regulasi itu mengatur sejumlah hal terkait PPPK Paruh Waktu, termasuk status hukum, masa kerja, hingga mekanisme perubahan status kepegawaian.

Menurut Edmundus, Pemerintah Kabupaten SBD bersyukur karena seluruh PPPK Paruh Waktu yang telah ditetapkan tidak dirumahkan.

Baca Juga:Bupati Ratu Wulla Tabur Bunga di Makam Tokoh Penggagas Kabupaten SBD, Ini Pesannya

Ia menilai kondisi tersebut menjadi peluang bagi para pegawai untuk tetap bekerja sekaligus membuka kesempatan memperoleh status kepegawaian yang lebih baik ke depannya.

“Kita bersyukur SBD PPPK Paruh Waktu tidak dirumahkan. Ini peluang ke depan,” katanya.

Selain itu, Edmundus menyebut Pemerintah Kabupaten SBD mampu memberikan gaji sebesar Rp1 juta per bulan bagi PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:Paskibraka SBD 2026 Resmi Dikukuhkan, Bupati Ratu Wulla: Kalian Generasi Muda Pilihan

“SBD ini salah satu kabupaten yang bisa memberikan Rp1 juta per bulan untuk gaji PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.

Besaran tersebut, kata dia, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang memberikan gaji PPPK Paruh Waktu di bawah Rp1 juta per bulan.

Ia juga menyebut terdapat daerah lain yang memilih merumahkan PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:Paskibraka SBD 2026 Resmi Dikukuhkan, Bupati Ratu Wulla: Kalian Generasi Muda Pilihan