Ia juga mengungkapkan bahwa sehari sebelum penggusuran, tepatnya pada 9 April, warga baru diundang mengikuti sosialisasi di Kantor Kecamatan setelah sebelumnya menyampaikan keberatan terhadap aktivitas alat berat di lokasi proyek.

kapolsek rote barat
Baca Juga:Kapolsek Rote Barat Bantah Tudingan Intimidasi WNA di Seed Resort, Tegaskan Polisi Hanya Amankan Situasi

Saat mendatangi lokasi pekerjaan, Melianus mengaku sempat mempertanyakan kepada pelaksana proyek apakah pekerjaan tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak kelurahan. Menurutnya, masyarakat pesisir memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah sekaligus rutin membayar pajak atas lahan tersebut.

Melianus menegaskan masyarakat tidak pernah menolak pembangunan Jalan Nasional Baranusa–Kabir. Namun, warga meminta agar hak kepemilikan tanah dihormati dan proses pembebasan lahan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Iklan

Ia menilai tanah yang digusur memiliki nilai ekonomi karena ditanami berbagai tanaman produktif, sehingga penggusuran tanpa penyelesaian terlebih dahulu telah menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan.

ilustrasi
Baca Juga:Mantan Kuasa Hukum Vanessa Tuhuteru Sampaikan Hak Jawab, Tegaskan Pengunduran Diri Murni Keputusan Profesional

Atas dasar itu, Melianus memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan penyerobotan lahan tersebut ke Polres Alor untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kapolres Alor, AKBP Nur Azhari, SH yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menegaskan penyidik siap menindaklanjuti laporan warga tersebut.