Undana Diminta Pimpin Konsorsium Kampus untuk Perangi Kemiskinan di NTT

Kupang, RakyatNTT.ID – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., melontarkan kritik tajam kepada perguruan tinggi besar di daerah yang dinilai belum maksimal menjalankan perannya dalam menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat.

Baca Juga:Sekolah Perbatasan di Belu Ukir Prestasi Internasional, SMP IL Kapten Fatubaa Juara Asia Pasifik Berkat Inovasi Kulit Pisang

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Peluncuran Program Garuda melalui Pemberdayaan Sosial Masyarakat di Aula Rektorat Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Kamis (9/7/2026).

Menurut Fauzan, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi pusat pendidikan dan penelitian, tetapi harus hadir sebagai motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Perguruan tinggi besar di daerah harus merasa bersalah jika lingkungan di sekitarnya masih dikepung kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya angka partisipasi kuliah. Kampus tidak boleh berjalan terpisah dari masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:Undana Siapkan Prodi Magister Bisnis Digital, Siap Cetak Talenta Digital Indonesia Timur

Kampus Diminta Tinggalkan Ego Kompetisi

Dalam arahannya, Fauzan meminta seluruh perguruan tinggi, termasuk Undana sebagai kampus terbesar di Nusa Tenggara Timur, menghentikan paradigma persaingan antarkampus.

Sebagai gantinya, pemerintah mendorong terbentuknya konsorsium perguruan tinggi yang berfokus pada riset dan inovasi teknologi tepat guna untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurutnya, kolaborasi antarkampus akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Baca Juga:Undana Selangkah Lagi Buka Prodi S3 Kesehatan Masyarakat, Siapkan Doktor untuk Atasi Persoalan Kesehatan NTT

“Kita harus meninggalkan ego kompetisi dan beralih pada kolaborasi. Kepercayaan masyarakat kepada kampus harus dijaga melalui karya nyata yang memberi manfaat langsung,” ujarnya.

Kemiskinan Tidak Hanya Soal Ekonomi

Fauzan menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki dua dimensi utama.

Pertama adalah kemiskinan struktural yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca Juga:Undana Selangkah Lagi Buka Prodi S3 Kesehatan Masyarakat, Siapkan Doktor untuk Atasi Persoalan Kesehatan NTT

Sedangkan dimensi kedua adalah kemiskinan mental, yakni persoalan budaya, pola pikir, dan sikap hidup yang menurutnya menjadi tanggung jawab moral dunia pendidikan.

Untuk memperkuat peran perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi menyiapkan skema co-funding bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Melalui mekanisme tersebut, anggaran riset di setiap Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) kampus akan disinergikan guna menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Undana Siap jadi Mitra Strategis Pemerintah

Rektor Universitas Nusa Cendana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., menyambut baik arahan pemerintah pusat.

Ia menegaskan seluruh sivitas akademika Undana siap memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Kehadiran Bapak Wamendiktisaintek dan seluruh jajaran pemerintah menjadi energi baru bagi Undana untuk terus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Jefri juga menyatakan Undana akan menjadikan konsep “Kampus Berdampak” sebagai komitmen nyata melalui penyusunan grand design riset pengentasan kemiskinan yang berbasis kebutuhan masyarakat NTT.

Pemerintah Soroti Akurasi Data Kemiskinan

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., mengkritik belum optimalnya efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Ia menilai besarnya anggaran negara belum memberikan hasil maksimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi.

Selain itu, Abdul Haris juga menyoroti masih tingginya exclusion error, yakni kondisi ketika masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial justru belum masuk dalam basis data penerima manfaat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT diminta segera memperbaiki validitas data jaminan sosial agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Kemiskinan NTT Masih 17,50 Persen

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTT, Yohanes Oktovianus, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT saat ini masih berada di angka 17,50 persen atau sekitar 1,03 juta jiwa, dengan mayoritas berada di wilayah pedesaan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Dari Bansos Menuju Pemberdayaan

Peluncuran Program Garuda melalui konsorsium perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis untuk mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan di NTT.

Pemerintah berharap paradigma bantuan sosial yang bersifat jangka pendek dapat bergeser menuju pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Melalui riset yang terintegrasi, kampus diharapkan mampu menghasilkan teknologi tepat guna yang meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Di sisi lain, penguatan pendidikan dan pembenahan data sosial juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

Dengan kolaborasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga menjadi motor utama pembangunan yang menghadirkan solusi nyata bagi persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)