Mereka terdiri dari perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (PPO), akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Kehadiran para pengawas tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda NTT untuk menjaga transparansi dan objektivitas selama seluruh tahapan seleksi berlangsung.

Menurut Henry, para pengawas eksternal juga telah menyatakan bahwa proses seleksi berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspirasi Masyarakat akan Disampaikan ke Mabes Polri

Meski demikian, Polda NTT menegaskan tetap membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat terkait mekanisme rekrutmen.

Seluruh aspirasi yang berkembang akan diteruskan kepada Mabes Polri sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem penerimaan anggota Polri pada masa mendatang.

“Kami mendengar seluruh aspirasi masyarakat. Masukan tersebut akan kami sampaikan kepada Mabes Polri sebagai bahan evaluasi agar ke depan mekanisme rekrutmen dapat semakin baik, termasuk dalam mengakomodasi potensi putra-putri terbaik daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Henry.