Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

1009759047
Baca Juga:Pemkab Sumba Barat Daya Gandeng Polisi, Samsat, dan SPBU Optimalkan Pajak serta Retribusi Daerah

Upaya tersebut dilakukan Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, melalui rapat kerja khusus bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, beserta jajaran pejabat Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Pertemuan strategis tersebut membahas percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Kabupaten SBD.

Iklan

Dalam pertemuan itu, Pemkab SBD berhasil memperjuangkan alokasi bantuan pembangunan sebanyak 750 unit Rumah Swadaya atau Rumah Layak Huni (RTLH).

1009758452
Baca Juga:Wabup Sumba Barat Daya Serahkan Bantuan Abon Ikan bagi Balita Stunting, UMKM Perikanan Didorong Makin Berdaya

Bantuan tersebut ditargetkan untuk keluarga kurang mampu yang tersebar di sejumlah desa sasaran di wilayah Kabupaten SBD.

Bupati Ratu Wulla mengatakan, keterbatasan akses terhadap rumah layak huni masih menjadi salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayahnya.

Menurutnya, penyediaan rumah layak huni tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

ratu wulla talu
Baca Juga:TK Negeri Poma Diresmikan, Hasil Kolaborasi Pemkab SBD, Bali Life Foundation, dan Sofitel Bali untuk Masa Depan Anak

“Kami membawa aspirasi langsung dari masyarakat Sumba Barat Daya. Bantuan 750 unit rumah layak huni ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk keberpihakan negara dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan martabat warga di wilayah 3T,” ujar Ratu Wulla.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemkab SBD dan Kementerian PKP menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan persoalan kemiskinan ekstrem di daerah.

Hunian yang layak, kata dia, merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

ratu wulla talu
Baca Juga:TK Negeri Poma Diresmikan, Hasil Kolaborasi Pemkab SBD, Bali Life Foundation, dan Sofitel Bali untuk Masa Depan Anak

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, Pemkab SBD berharap program bantuan rumah layak huni tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik langkah proaktif Pemkab SBD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di bidang perumahan.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, yang memberikan dukungan terhadap percepatan pelaksanaan program perumahan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten SBD.

Alokasi 750 unit Rumah Layak Huni tersebut diharapkan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian yang aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemkab SBD dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga kurang mampu di Kabupaten SBD yang dapat memperoleh hunian layak sehingga kualitas hidup masyarakat terus meningkat. (*/rnc)