Pertama, seluruh pimpinan OPD, khususnya pejabat Eselon II dan III, diminta mengikuti seluruh tahapan pembahasan Ranperda secara aktif agar proses klarifikasi bersama DPRD dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Kedua, perangkat daerah yang masih memiliki temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI diminta segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius guna meningkatkan integritas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami meminta seluruh perangkat daerah untuk aktif mengikuti pembahasan serta segera menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” tegasnya.

DPRD Bahas Ranperda sebagai Evaluasi Pengelolaan APBD

Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD diharapkan menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berharap berbagai program pembangunan pada tahun-tahun mendatang dapat dijalankan secara lebih optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*/rnc)