PELITA Minta Pemkab Alor Kaji Ulang Lokasi Pembangunan Satrad TNI AU di Gunung Omtel

Kalabahi, RakyatNTT.ID – Rencana pembangunan Satuan Radar (Satrad) TNI Angkatan Udara di kawasan Gunung Omtel, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, mendapat perhatian dari Perkumpulan Pelindung Tanah Air (PELITA).

Baca Juga:Reses di Desa Tuabatan Barat, Legislator Perindo TTU Beri Bantuan Perlengkapan Olahraga untuk Pemuda

Organisasi tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Alor meninjau kembali lokasi pembangunan dengan mempertimbangkan keberadaan situs adat dan warisan budaya masyarakat setempat.

Ketua Umum sekaligus Pendiri PELITA, Damanhury Jab, menilai setiap pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan adat harus diawali dengan kajian yang komprehensif, mencakup aspek sosial, budaya, hingga lingkungan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pembangunan strategis nasional tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Baca Juga:Undana Ikuti Seminar Energi Hijau di Tiongkok, Kupang Berpotensi jadi Pilot Project PLTSa

Gunung Omtel Dinilai Miliki Nilai Sejarah dan Spiritual

Damanhury menjelaskan, kawasan Gunung Omtel yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Satrad TNI AU menyimpan sejumlah situs yang memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi masyarakat adat Oa dan Adang.

Beberapa di antaranya adalah Sumber Mata Air Ate serta makam para leluhur yang selama ini dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat.

“Keberadaan situs-situs tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum pemerintah mengambil keputusan. Aspirasi masyarakat adat juga perlu didengar sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan,” ujar Damanhury, Sabtu (19/7/2026).

Baca Juga:Sekda Alor Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Beri Penghargaan kepada Atlet Berprestasi

Ia menegaskan, keberadaan warisan budaya tersebut menjadi alasan kuat agar pemerintah melakukan kajian ulang terhadap lokasi pembangunan.

Pelestarian Situs Adat Harus jadi Pertimbangan

PELITA berpandangan bahwa pelestarian situs adat tidak boleh dipisahkan dari proses pembangunan, terutama jika proyek tersebut berada di kawasan yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi.

Menurut Damanhury, pembangunan dan pelestarian budaya seharusnya dapat berjalan beriringan melalui perencanaan yang matang dan melibatkan seluruh pihak terkait.

Baca Juga:Imahlolong Cabang Alor Lantik 29 Anggota Baru Lewat MPAB dan LKTD

Ia juga menilai perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat adat harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Soroti Belum Ada Penetapan Cagar Budaya

Selain meminta evaluasi terhadap lokasi pembangunan, PELITA turut menyoroti belum adanya langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Alor, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, untuk melakukan inventarisasi maupun penetapan kawasan Gunung Omtel sebagai cagar budaya atau warisan budaya daerah.

Menurut organisasi tersebut, proses pendataan dan perlindungan kawasan bersejarah perlu segera dilakukan agar nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Dorong Dialog dengan Masyarakat Adat

PELITA berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama masyarakat adat sebelum menetapkan keputusan akhir terkait pembangunan Satrad TNI AU di Gunung Omtel.

Organisasi itu juga mengusulkan agar proses pengambilan keputusan melibatkan akademisi, budayawan, serta ahli lingkungan guna memperoleh kajian yang objektif dan menyeluruh.

Menurut PELITA, pendekatan partisipatif menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara dan upaya pelestarian warisan budaya lokal, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. (rnc)