Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Menurutnya, DPRD Kota Kupang telah berupaya memfasilitasi berbagai proses untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut. Namun, penyelesaian tetap harus datang dari internal organisasi agar aktivitas PMI dapat kembali berjalan normal.
“Untuk PMI, anggaran bukan lagi masalah. Persoalan utamanya ada pada internal mereka sendiri yang diharapkan dapat segera diselesaikan secara mandiri oleh pihak PMI,” tegasnya.
DPRD Harap Dana Tidak Kembali Menjadi Silpa
Richard juga mengingatkan agar kondisi serupa tidak kembali terulang pada tahun anggaran berjalan. Ia menilai akan sangat disayangkan apabila anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan akibat konflik organisasi yang berkepanjangan.
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak di lingkungan PMI Kota Kupang untuk segera mencari solusi agar pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Kita berharap tahun depan masalah ini sudah tuntas. Harapannya, dalam satu atau dua hari ini sudah ada kejelasan sehingga operasional PMI dapat kembali berjalan normal,” pungkasnya.
Richard menegaskan, DPRD Kota Kupang tetap berkomitmen mendukung operasional PMI melalui penganggaran. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat bergantung pada terselesaikannya persoalan internal sehingga organisasi dapat kembali menjalankan fungsi kemanusiaannya secara optimal. (rnc)




WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe


Tinggalkan Balasan