Program Rumah Layak Huni Sistem Terima Kunci dinilai masih membutuhkan kepastian regulasi. Karena itu, pemerintah daerah diminta berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas.

bupati sarai
Baca Juga:Penanganan Kasus Penebangan Hutan Liae Terkesan Lambat, Aliansi Masyarakat Liae Desak Negara Hadir

Selain itu, Fraksi meminta program beasiswa daerah diprioritaskan bagi mahasiswa yang berstatus aktif serta disalurkan secara adil, profesional, transparan, dan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sikka.

Menurut fraksi, pemerataan akses pendidikan harus menjadi perhatian agar manfaat program dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Iklan

Minta Pembangunan Dua Puskesmas Dilanjutkan

Fraksi Partai Perindo turut menyoroti belum berlanjutnya pembangunan Puskesmas Hewokloang dan Puskesmas Tuanggeo.

bantuan ibu hilda
Baca Juga:Senator NTT Hilda Manafe Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Flores, Fokus Kebutuhan Perempuan dan Anak-anak

Kedua proyek tersebut belum dapat diteruskan melalui mekanisme pembayaran utang daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, pemerintah daerah didorong segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan kedua fasilitas kesehatan tersebut dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2027.

Tetap Setujui Ranperda APBD 2025

Meskipun memberikan berbagai catatan strategis, Fraksi Partai Perindo tetap menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

suharyanto
Baca Juga:135 Orang Meninggal akibat Gempa Flores, BNPB: Aktivitas Masyarakat Mulai Normal