Kupang, RakyatNTT.ID – Penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah pasar tradisional hingga kawasan permukiman di Kota Kupang dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh terhentinya layanan pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai keluhan dari pedagang maupun masyarakat. Bahkan, beredar spekulasi bahwa layanan pengangkutan sampah terganggu karena anggaran operasional DLHK telah habis. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah oleh Kepala DLHK Kota Kupang.

Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Raymond Tadjo Tallo, menjelaskan penumpukan sampah di Pasar Kasih Naikoten, Pasar Oebobo, Pasar Fatubesi, dan Pasar Oeba terjadi karena pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sempat terhenti selama beberapa hari.

Hal itu disampaikan Ganda saat ditemui di pelataran Kantor Perumda Pasar, Sabtu (25/7/2026).

“Memang di tiga hari terakhir itu belum ada penarikan (pengangkutan sampah) dari teman-teman DLHK untuk diangkut dari TPS ke TPA,” ujarnya.

Perumda Pasar Lakukan Penanganan Darurat

Selama layanan pengangkutan belum berjalan normal, Perumda Pasar mengambil langkah darurat dengan memindahkan sebagian sampah dari TPS di dalam area pasar menuju TPS umum terdekat.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah sampah menumpuk di dalam lingkungan pasar dan mengganggu aktivitas perdagangan.

“Sehingga tidak ada penumpukan di dalam pasar, sehingga tidak berdampak pada lingkungan,” jelas Ganda.

Meski demikian, produksi sampah di pasar yang berlangsung setiap hari membuat kapasitas TPS terus bertambah. Akibatnya, penumpukan tidak dapat dihindari ketika armada pengangkut tidak beroperasi secara normal.

Pengangkutan Mulai Berjalan Bertahap

Sampah yang mulai menumpuk sejak Selasa (21/7/2026) akhirnya mulai diangkut kembali oleh petugas DLHK pada Sabtu (25/7/2026).

Pengangkutan dilakukan sejak pagi hingga siang hari dan direncanakan berlangsung secara bertahap hingga seluruh tumpukan sampah di empat pasar tersebut dapat diselesaikan.

“Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa hari ini ada penumpukan dan pekerjaan tidak berjalan normal. Karena produksi sampah di pasar ini kan setiap hari terproduksi,” katanya.

Perumda Pasar memastikan koordinasi bersama DLHK terus dilakukan agar kenyamanan pedagang maupun pengunjung pasar tetap terjaga.

Pedagang Keluhkan Retribusi dan Pelayanan

Menurut Ganda, persoalan sampah menjadi perhatian serius karena selama ini pedagang rutin membayar retribusi kebersihan yang telah masuk dalam biaya harian.

Karena itu, pelayanan pengangkutan sampah harus berjalan optimal agar sebanding dengan kewajiban yang telah dipenuhi para pedagang.

“Kita ketahui bahwa memang ada keluhan tentang retribusi dan layanan, sehingga kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang benar-benar maksimal,” ujarnya.

Sebagai langkah evaluasi, Perumda Pasar dan DLHK Kota Kupang telah menyepakati rapat koordinasi internal yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (27/7/2026).

Pertemuan tersebut akan membahas strategi baru terkait jadwal pengangkutan sampah agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Agar bisa terselesaikan, baik itu dari jadwal pengangkutan, sehingga tidak ada penumpukan,” katanya.

Tumpukan sampah di salah satu TPS di Kelurahan Kayu Putih. (Foto: RakyatNTT.ID)

Sampah Juga Menumpuk di Permukiman

Selain di pasar tradisional, RakyatNTT.ID juga menemukan penumpukan sampah di sejumlah kawasan permukiman Kota Kupang.

Hasil penelusuran pada Sabtu (25/7/2026) menunjukkan sampah rumah tangga yang telah dikemas warga masih menumpuk di pinggir jalan dan belum diangkut oleh armada DLHK.

Kondisi tersebut ditemukan di wilayah Kelapa Lima dan Kayu Putih.

Bahkan, sebagian sampah yang semula berada di dalam kantong plastik telah berserakan hingga ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan.

“Kaka ini sampah sudah dua hari belum ada petugas yang angkut, tapi setiap hari warga kumpul sampah di sini,” ujar Sepri, warga Kayu Putih.

Temuan di lapangan semakin memperkuat keluhan masyarakat mengenai belum normalnya layanan pengangkutan sampah selama beberapa hari terakhir.

Kadis LHK Bantah Isu Anggaran Habis

Menanggapi isu yang berkembang mengenai dugaan anggaran pengelolaan sampah telah habis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Max Maahury, menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Ia memastikan anggaran operasional pengelolaan sampah masih tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

“Itu tidak benar, masa anggaran habis bagaimana, anggaran ada kok,” tegas Max.

Menurutnya, seluruh anggaran operasional, termasuk pengangkutan sampah, masih tersedia.

Kendala Utama akibat Pasokan BBM

Max menjelaskan hambatan utama yang menyebabkan layanan pengangkutan sempat terganggu adalah persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Ia mengungkapkan anggaran BBM memang sempat mengalami keterlambatan pencairan, namun kini telah direalisasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

“Awalnya soal minyak (BBM) saja, tetapi itu sudah di-top up oleh Keuangan (BKAD),” katanya.

Meski anggaran telah tersedia, persoalan belum sepenuhnya selesai karena stok BBM di lapangan masih terbatas.

Akibatnya, armada pengangkut sampah harus mengantre cukup lama di SPBU, bahkan beberapa kali tidak mendapatkan pasokan bahan bakar.

“Soal pasokan minyak juga terhambat di depo sampai ke SPBU, tetapi kita terus berupaya dan sekarang tetap kita angkut,” ujarnya.

Menurut Max, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ritme pelayanan persampahan di Kota Kupang dalam sepekan terakhir.

Ia memastikan seluruh armada kini kembali dioperasikan untuk mengejar pengangkutan sampah yang sempat tertunda, baik di pasar maupun di lingkungan permukiman.

Max juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai isu yang belum tentu benar terkait pelayanan persampahan.

Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan layanan kebersihan agar kondisi lingkungan Kota Kupang kembali bersih dan nyaman bagi masyarakat. (rnc04)