Selain persoalan infrastruktur, Ia turut menyampaikan kebutuhan mendesak penyediaan air bersih di sejumlah wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan. Menurutnya, pembangunan sumur bor akan sangat membantu masyarakat memperoleh akses air bersih sekaligus mendukung aktivitas pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga:Bank NTT Kembangkan Super Apps, Ekosistem Layanan Digital untuk Nasabah dan Masyarakat

Johni menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui APBD.

“APBD Provinsi NTT sekitar Rp1,3 triliun tentu sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang begitu besar. Karena itu kami terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di NTT tetap menjadi prioritas nasional,” katanya.

Iklan

Respon BNPB

Baca Juga:BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi di Perairan NTT, Nelayan Diminta Waspada

Merespons berbagai usulan tersebut, Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto memastikan pemerintah pusat akan memberikan dukungan sesuai kewenangan BNPB.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah pembangunan satu jembatan permanen dengan nilai sekitar Rp14,6 miliar yang akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat agar proses pembangunannya dapat berlangsung lebih cepat.

BNPB juga akan membantu pembangunan sumur bor melalui survei geolistrik untuk memastikan titik sumber air. Apabila kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dilakukan melalui pembangunan jaringan perpipaan.

Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan Kerja, Ada Posisi untuk Wilayah NTT