Kupang, RakyatNTT.ID – Koordinator Daerah BEM Nusantara Nusa Tenggara Timur (NTT), Andhy Sanjaya, meminta penyelenggara seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2026 di Provinsi NTT memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme penetapan hasil kelulusan.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hasil seleksi Akpol 2026. Menurut Andhy, polemik yang berkembang tidak boleh dipandang sebagai bentuk serangan terhadap institusi Polri, melainkan sebagai upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen.

“Saya ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan tentang siapa yang dinyatakan lulus. Kami menghormati seluruh peserta yang telah berhasil melewati tahapan seleksi. Yang kami pertanyakan adalah bagaimana proses kelulusan itu ditetapkan. Apakah seluruh tahapan benar-benar telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi? Itu yang harus dijawab kepada publik,” tegas Andhy, Selasa (7/7/2026).

BEM NTT Dorong Transparansi Proses Seleksi

Andhy menilai berbagai pertanyaan yang muncul dari masyarakat, termasuk terkait minimnya keterwakilan putra-putri daerah dalam hasil seleksi, seharusnya dijawab melalui keterbukaan informasi, bukan dengan sikap defensif.

Menurutnya, apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi penyelenggara seleksi untuk menutup informasi kepada publik.

“Kalau memang seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup informasi. Transparansi justru akan memperkuat legitimasi hasil seleksi dan menjaga nama baik Polri. Institusi yang besar adalah institusi yang berani membuka diri terhadap pengawasan publik,” ujarnya.

Tegaskan Bukan Persoalan Suku atau Asal Daerah

Andhy menegaskan bahwa sikap BEM Nusantara NTT tidak didasari sentimen suku, ras, maupun asal-usul peserta seleksi.

Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengikuti seleksi menjadi anggota Polri. Namun masyarakat juga berhak memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen berjalan berdasarkan prestasi dan prinsip meritokrasi.

“Ini bukan persoalan suku, ras, ataupun asal-usul seseorang. Negara menjamin setiap warga negara memiliki hak yang sama. Akan tetapi, masyarakat juga memiliki hak untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan berdasarkan prestasi, bukan karena faktor lain yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa generasi muda NTT telah banyak membuktikan prestasi di berbagai bidang, mulai dari akademik, olahraga, hingga kepemimpinan.

Karena itu, menurutnya, negara perlu memastikan setiap putra-putri daerah memperoleh kesempatan yang sama untuk mengabdi melalui institusi Polri.

Minta Kapolda NTT Berikan Penjelasan Resmi

BEM Nusantara NTT meminta Kapolda NTT menyampaikan penjelasan resmi mengenai mekanisme seleksi dan dasar penetapan hasil kelulusan agar berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat dapat dijawab secara objektif.

“Kami tidak meminta perlakuan istimewa bagi siapa pun. Kami hanya meminta agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi adalah cara terbaik untuk menjaga kehormatan institusi,” tegas Andhy.

Desak Gubernur dan DPRD NTT Ikut Mengawal

Selain kepada Polda NTT, Andhy juga meminta Gubernur NTT mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kesempatan yang adil bagi generasi muda daerah untuk mengakses pendidikan kedinasan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan sumber daya manusia daerah memperoleh ruang yang setara untuk mengabdi kepada negara.

Ia juga meminta DPRD Provinsi NTT menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan mengenai proses seleksi yang menjadi perhatian publik.

“DPRD adalah representasi rakyat. Karena itu, kami meminta DPRD Provinsi NTT memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan mengenai berbagai pertanyaan yang berkembang. Pengawasan bukan berarti mencampuri kewenangan institusi lain, tetapi memastikan bahwa setiap proses yang menyangkut kepentingan publik berjalan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

BEM Nusantara NTT akan Terus Mengawal

Andhy menegaskan BEM Nusantara NTT akan terus mengawal polemik seleksi Akpol 2026 melalui mekanisme yang konstitusional.

Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan bertujuan mencari sensasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa.

“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami sedang menjalankan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa untuk mengawasi kebijakan publik. Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk kecintaan terhadap institusi negara. Polri akan semakin kuat apabila setiap proses rekrutmennya bersih, transparan, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tutup Andhy Sanjaya. (*/rnc)