Selain proses hukum pidana, mereka juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD serta partai politik yang menaungi oknum anggota dewan yang diduga terlibat untuk melakukan pemeriksaan etik sesuai mekanisme yang berlaku.

Aliansi menilai penegakan hukum yang transparan penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan.

IDI Minta Perlindungan Khusus bagi Tenaga Kesehatan

Ketua IDI Wilayah NTT, dr. Yuliana Imelda Ora Adja, M.Biomed., Sp.N., mengecam segala bentuk intimidasi terhadap tenaga kesehatan.

Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan kebijakan yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kesehatan saat menjalankan tugas pelayanan.

Menurutnya, dokter dan tenaga kesehatan harus dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan maupun ancaman yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada pasien.

PDUI Soroti Beban Kerja dan Kesehatan Mental Dokter

Ketua PDUI Cabang NTT, dr. Teda Litik, juga meminta seluruh rumah sakit di NTT melakukan evaluasi terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Selain itu, ia mendorong penataan kembali beban kerja dokter agar lebih proporsional, sekaligus menghadirkan layanan kesehatan mental bagi tenaga kesehatan yang mengalami tekanan psikologis akibat lingkungan kerja.