Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Ende, RakyatNTT.ID – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau pelaksanaan program di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).
Dalam kunjungannya, Wapres meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Ndona serta berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, yang saat ini masih berada dalam tahap persiapan pelaksanaan program.
Menurut Gibran, daerah 3T membutuhkan perhatian lebih besar karena masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan fasilitas. Oleh karena itu, program prioritas pemerintah harus terlebih dahulu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
“Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T,” kata Wapres.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembangunan nasional berjalan lebih merata dan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Selain menekankan pentingnya pemerataan, Wapres juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan masa jeda libur sekolah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait tata kelola program.
“Ketika ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” ujarnya.
Menurut Gibran, evaluasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan MBG semakin efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi, mulai dari aspek tata kelola hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
“Memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki, biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” tegasnya.
Wapres juga menekankan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan program dapat melibatkan UMKM sekitar sekolah, pesantren, gereja, SMK Tata Boga, kelompok PKK, hingga orang tua murid. Pelibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjamin keberlanjutan program.
“Bukan hanya kantin sekolah ya, UMKM di sekitar sekolah, mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa dilibatkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gibran turut mengajak sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T dan memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“Ini saya ajak teman-teman mahasiswa, perwakilan dari beberapa kampus untuk melihat bagaimana keadaan warga di area 3T seperti ini,” katanya.
Salah seorang mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Rapid Bena Matin, menilai Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih perlu mendapat prioritas di daerah 3T agar kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah terpencil dapat dikurangi.
“Program-program prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pencegahan stunting, terus juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa Merah Putih, itu harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T. Supaya tidak terjadi kesenjangan antara kehidupan di kota maupun kehidupan di daerah 3T,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Bupati Ende Yosef Badeoda dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma.
Pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah 3T tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial di berbagai daerah pelosok Indonesia. (*/rnc)






WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe


Tinggalkan Balasan