Sebagai langkah penanganan darurat, Komisi V meminta Pemerintah Pusat melalui BNPB segera memberikan dukungan infrastruktur dasar seperti mobil tangki air, pembangunan sumur bor, tandon desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan.

banggar DPR RI
Baca Juga:Gubernur Melki Minta Banggar DPR RI Perkuat Fiskal NTT, Dorong Hilirisasi dan Infrastruktur

Menurut mereka, langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tidak terus berada dalam posisi reaktif saat bencana terjadi.

BNPB Minta Pemda NTT segera Tetapkan Status Darurat

Merespons aspirasi Komisi V, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah di NTT segera menetapkan status bencana kekeringan secara menyeluruh agar bantuan pusat dapat segera dikucurkan.

Iklan

“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespon karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan gap kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan.

foto Perindo-OK
Baca Juga:Ade Manafe Resmi Pimpin Perindo Kota Kupang, Target Bentuk Fraksi Murni di DPRD pada Pemilu 2029

Ia menegaskan bahwa penetapan status darurat menjadi syarat utama untuk mempercepat dukungan anggaran dan distribusi logistik ke wilayah terdampak di NTT.

Selain persoalan kekeringan, BNPB juga menyinggung lambatnya penyelesaian lahan relokasi bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Jika hambatan tersebut terus berlanjut, BNPB mempertimbangkan skema relokasi mandiri untuk mempercepat pemulihan warga.

DPRD NTT: Negara Tidak Boleh Abaikan Wilayah Kepulauan

Menutup pertemuan, Winston Rondo menegaskan bahwa negara tidak boleh memandang sebelah mata kondisi masyarakat di wilayah kepulauan seperti NTT dalam penanganan bencana.

Perindo TTS
Baca Juga:Perindo TTS Percepat Pembentukan Struktur hingga Desa, Target Raih 6 Kursi DPRD pada Pemilu 2029