WALHI NTT mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan konservasi di Indonesia. Perlindungan komodo harus diperluas ke seluruh bentang ekosistem, tidak hanya terbatas pada kawasan konservasi formal.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan satwa liar hingga ke aktor intelektualnya, serta memastikan keadilan ekonomi bagi masyarakat di wilayah sumber habitat.

“Selama ketimpangan ekonomi masih terjadi dan masyarakat terus dimarginalkan, maka perdagangan satwa dilindungi akan terus berlangsung,” tutup Yuvensius. (*/rnc)