Pemerintah juga diminta memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan kawasan, dengan menjamin perlindungan hak serta pengendalian ketat terhadap aktivitas industri yang memberi tekanan pada ekosistem.

“Pembatasan wisata tidak boleh menjadi solusi instan atas krisis yang diciptakan oleh kebijakan itu sendiri,” tegas Yuvensius.

Ia menilai, tanpa perubahan mendasar, kebijakan tersebut hanya akan memindahkan masalah dan memperdalam ketimpangan. “Jika konservasi hanya berarti membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka yang terjadi bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi,” pungkasnya. (*/rnc)

Iklan