Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan hingga 1.000 orang per hari di Taman Nasional (TN) Komodo menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski diklaim sebagai langkah menjaga kelestarian ekosistem, WALHI menilai kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari model pembangunan pariwisata yang sejak awal dinilai bermasalah, eksploitatif, serta mengabaikan daya dukung ekologis dan keadilan sosial.
Menurut Direktur WALHI NTT Yuvensius Stefanus Nonga, lonjakan kunjungan wisatawan yang kini dijadikan alasan pembatasan bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba.
Kondisi itu disebut sebagai dampak langsung dari kebijakan negara yang mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas melalui pembangunan infrastruktur besar-besaran, promosi masif, dan pembukaan ruang investasi yang luas.
“Alih-alih mencegah krisis ekologis, negara justru menciptakan tekanan berlebih terhadap ekosistem, lalu meresponsnya dengan kebijakan pembatasan,” kata Direktur WALHI NTT Yuvensius Stefanus Nonga dalam rilis resminya, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai skema pembatasan berpotensi mendorong lahirnya pariwisata eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu. Dalam praktiknya, pembatasan jumlah pengunjung sering kali diikuti dengan kenaikan harga tiket dan dominasi operator wisata besar.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
