Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kondisi ini dinilai berisiko menyingkirkan wisatawan domestik serta pelaku usaha kecil, termasuk masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
Di sisi lain, kelompok masyarakat seperti nelayan, pemandu wisata lokal, dan pelaku ekonomi kecil disebut menjadi pihak paling rentan terdampak. Penurunan jumlah kunjungan berpotensi mengurangi pendapatan mereka tanpa adanya jaminan perlindungan atau skema keadilan yang jelas.
Ia menilai pendekatan konservasi yang diterapkan masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh akar persoalan. Pembatasan berbasis kuota dianggap tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengendalian ekspansi industri pariwisata, termasuk aktivitas kapal wisata massal dan investasi besar yang menjadi sumber tekanan ekologis.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa konservasi yang tidak berbasis keadilan berpotensi menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup dengan legitimasi lingkungan. Pembatasan akses atas nama perlindungan alam, jika tidak disertai pengakuan hak masyarakat lokal, dinilai dapat memperkuat ketimpangan dan memicu konflik sosial-ekologis.
Karena itu, WALHI NTT mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan TN Komodo, serta menghentikan model pembangunan yang dinilai eksploitatif dan berorientasi pada investasi semata.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
