Kupang, RakyatNTT.ID Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi anggota Polri.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Rektor Undana, Kamis (23/4/2026), dengan fokus pada pembentukan kelas khusus berbasis daring serta skema pembiayaan pendidikan yang fleksibel.

Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan tinggi tanpa mengganggu tugas kedinasan anggota kepolisian, dengan Program Studi Hukum menjadi salah satu yang paling diminati.

Iklan

Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Undana, Prof. Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M.Si., menegaskan bahwa kualitas akademik tetap menjadi prioritas utama.

“Kelas khusus ini tetap mengacu pada standar akademik yang sama dengan kelas reguler. Penyesuaian hanya pada metode dan waktu pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anggota Polri,” jelasnya.

Selain itu, kedua institusi juga membahas penerapan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman kerja anggota Polri diakui sebagai satuan kredit semester (SKS). Skema ini diharapkan dapat mempercepat masa studi.

Dari sisi pembiayaan, rapat turut membahas berbagai opsi keringanan biaya pendidikan. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah kerja sama dengan pihak perbankan melalui sistem pembayaran bertahap atau autodebet dari gaji anggota.

Pamin Subbagrenmin RO SDM Polda NTT, Iptu Valentinus Gual, menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Menurutnya, kemudahan akses pendidikan dan skema pembiayaan yang adaptif akan mendorong anggota Polri untuk meningkatkan kompetensi.

“Peningkatan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang bagi Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat,” ujarnya.

Meski masih dalam tahap persiapan, implementasi program ini ditargetkan mulai berjalan pada tahun ajaran mendatang, sambil menunggu penyelesaian proses perizinan di tingkat kementerian.

Sebagai langkah awal, Undana dan Polda NTT akan melakukan sosialisasi secara bertahap hingga ke tingkat Polres.

Kerja sama ini juga akan diperkuat dengan rencana pembentukan Pusat Studi Kepolisian di Undana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Melalui sinergi ini, kedua pihak berharap dapat menghadirkan model pendidikan yang inklusif sekaligus menjadi pionir dalam pengembangan kompetensi aparat penegak hukum di Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)