Pada tahun 2025, tercatat lebih dari 2,4 juta orang melintas melalui 15 PLBN dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.

“Pemerintah memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat perbatasan, termasuk melalui perlindungan hak-hak warga dan percepatan ganti kerugian,” tegasnya.

Untuk mendukung operasional PLBN secara berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp86 miliar pada tahun 2026.

Sementara itu, pembangunan tiga PLBN yang tersisa masih menghadapi sejumlah tantangan. PLBN Sei Kelik masih menunggu kesepakatan titik keluar-masuk, PLBN Oepoli menunggu penyelesaian garis batas dengan Timor Leste, dan PLBN Long Midang terkendala akses distribusi material.

KSP juga terus mengawal optimalisasi fungsi PLBN, termasuk mendorong percepatan ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste. Langkah ini dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan batas negara secara komprehensif.

Dengan percepatan pembangunan dan penguatan fungsi PLBN, pemerintah berharap kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garis pertahanan, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing. (*/rnc)