Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Sejumlah usulan strategis pun mengemuka, termasuk dorongan agar pemerintah pusat ikut menanggung pembiayaan gaji PPPK serta memberikan fleksibilitas batas belanja pegawai.
Selain itu, daerah juga meminta kebijakan afirmatif bagi wilayah 3T serta peningkatan fleksibilitas anggaran seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
Solusi: Efisiensi dan Peningkatan PAD
Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah pusat mendorong daerah melakukan efisiensi anggaran, termasuk mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, hingga kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan PPPK, melalui digitalisasi pajak daerah, penguatan BUMD, serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Menunggu Keputusan Tiga Menteri
Gubernur NTT menyatakan bahwa solusi konkret kini bergantung pada koordinasi tiga kementerian, yakni Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan KemenPANRB.
Menurutnya, tanpa perlu mengubah undang-undang, pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan diskresi untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi daerah.
“Cukup keputusan tiga menteri untuk memberikan kelonggaran agar daerah bisa menyesuaikan,” ujarnya.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
