Oelamasi, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten Kupang mulai mempersiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menyusul terbitnya edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga:Pemkot Kupang Perketat Pengawasan Taman Kota, Warga Diajak Ikut Jaga Fasilitas Publik

Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Teldy Sanam, Kamis (9/4/2026), menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun langkah-langkah lanjutan untuk penerapan kebijakan tersebut. Meski demikian, Pemkab Kupang belum akan langsung menerapkan WFH dalam waktu dekat.

Menurut Teldy, pemerintah daerah masih menunggu edaran resmi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai dasar pelaksanaan di tingkat kabupaten.

Iklan

“Kita masih menunggu proses edaran dari tingkat provinsi, tentu nantinya akan ada kebijakan WFH juga,” ujarnya.

taman-1
Baca Juga:Banyak Taman Rusak, DLHK Kota Kupang Akui Terkendala Anggaran, SDM, dan Lemahnya Koordinasi OPD

Ia menjelaskan, rencana penerapan WFH nantinya akan dilakukan setiap hari Jumat dalam pekan kerja. Namun, jadwal pelaksanaan masih bersifat tentatif dan menunggu keputusan lebih lanjut.

Selain itu, tidak semua ASN akan menjalankan WFH. Sejumlah pejabat strategis tetap diwajibkan bekerja dari kantor untuk menjaga kelancaran pelayanan publik.

“Ada jabatan-jabatan tertentu seperti pejabat eselon III, termasuk Sekda dan kepala OPD, yang tetap harus bekerja di kantor,” jelasnya.

workshop-BPBD
Baca Juga:BPBD NTT Perkuat Fasilitator IKD, Target Tingkatkan Ketangguhan Daerah Hadapi Bencana

Pemkab Kupang juga tengah menyiapkan berbagai aspek pendukung sebelum kebijakan ini diterapkan. Salah satunya adalah efisiensi anggaran, terutama dalam penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar untuk perjalanan dinas.

Di samping itu, pemerintah daerah juga akan menyusun regulasi pendukung terkait disiplin kerja ASN selama masa WFH agar pelaksanaannya tetap efektif dan produktif.

“Kami sedang mempersiapkan apakah WFH akan mulai diberlakukan Jumat ini atau pekan depan, semuanya masih dalam tahap pembahasan,” tambah Teldy.

workshop-BPBD
Baca Juga:BPBD NTT Perkuat Fasilitator IKD, Target Tingkatkan Ketangguhan Daerah Hadapi Bencana

Kebijakan WFH ini diharapkan menjadi bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (rnc04)