Pada akhirnya, para PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sumba Tengah tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin kepastian sesuatu yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara yang telah mengabdi. Dalam negara hukum, kepastian bukanlah kemewahan, melainkan keharusan.

Jika negara hadir untuk rakyat, maka sudah saatnya negara melalui pemerintah daerah Kabupaten Sumba Tengah hadir secara nyata bagi para PPPK Paruh Waktu. Karena menunda kepastian terlalu lama bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal keadilan yang tertunda. (*)