* Simon Petrus Kamlasi: Perlu Penguatan Program Pendidikan dan Gizi

Kupang, RakyatNTT.ID – Tidak berlebihan, bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan generasi unggul yang berdaya saing, dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, ketika bangsa Indonesia genap berusia 100 tahun. Visi ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat dan makmur.

Karena itu, sejumlah stakeholder mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diminta melakukan koordinasi terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan Simon Petrus Kamlasi, Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dalam “Lokakarya Persiapan Penguatan Program Pendidikan dan Gizi, serta Koordinasi Penyelenggaraan Rantai Pasok Bahan Baku Pangan. Kegiatan tersebut digelar di Lantai IV Kantor Gubernur NTT, Jumat (10/4/2026).

“Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan implementasi program MBG, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), penting untuk dilakukan. Bahkan, beberapa program dalam MBG merupakan peluang bagi daerah sebagai pendapatan, karena daerah ini memiliki laboratorium yang bisa dimanfaatkan,” kata Simon Petrus Kamlasi.

Menurutnya, meskipun terdapat sekira 26 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program ini, koordinasi di lapangan perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih optimal. “Koordinasi pusat dan daerah harus kita perkuat, karena kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah tidak bisa berjalan sendiri, tanpa dukungan pemerintah daerah,” ujarnya.

Simon Petrus Kamlasi menjelaskan, struktur pelaksana program di daerah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem yang harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Sinergi ini penting, agar seluruh fungsi kementerian dan lembaga dapat berjalan efektif dalam mendukung pelaksanaan program.

Dikatakannya, sejumlah masukan dari Pemerintah Kabupaten Kupang akan dibawa ke tingkat pusat, guna dibahas lebih lanjut. Salah satunya, terkait optimalisasi fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.

“Dalam pelaksanaan di lapangan, saya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Pertama, terkait variasi makanan yang harus tetap memperhatikan kearifan lokal, tanpa mengurangi standar nilai gizi. Kedua, aspek penyajian makanan yang harus menarik, higienis, dan berkualitas. Program MBG ini bukan sekadar memberi makan, tetapi menjadi bagian dari kurikulum makan bagi anak-anak. Mereka belajar langsung tentang konsep 4 Sehat 5 Sempurna dalam kehidupan sehari-hari,” papar Simon Petrus Kamlasi.

Kendati demikian, dia menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok bahan pangan di daerah. Simon pun mengingatkan, agar anggaran yang dialokasikan tidak justru mengalir ke luar daerah (capital flight), melainkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Jangan sampai bahan pangan justru didatangkan dari luar daerah. Ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal untuk berkembang,” tegasnya.

Sementara terkait keberadaan SPPG di desa-desa, Simon Petrus Kamlasi mengatakan akan iku memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan pemerintah akan berputar di tingkat lokal tanpa perantara. “Program MBG di NTT ditargetkan mampu menyerap anggaran hingga Rp 8 triliun per tahun. Karena itu, percepatan pelaksanaan program harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh. Apalagi program ini berskala besar dengan target penerima manfaat mencapai lebih dari 80 juta orang secara nasional,” sebutnya.

Di akhir paparannya, Simon Petrus Kamlasi mengungkapkan, sebanyak 61 juta orang telah merasakan manfaat program tersebut. Ia pun optimis, dengan dukungan digitalisasi sistem, pelaksanaan program ke depan akan semakin baik dan transparan. “Dampak positif program ini mulai dirasakan masyarakat. Petani sayur, peternak ayam, hingga pelaku usaha pangan lokal, mulai melihat peluang peningkatan ekonomi seiring hadirnya SPPG di wilayah mereka. Kalau ini berjalan optimal, masyarakat akan terdorong untuk terus berproduksi, karena ada kepastian pasar. Inilah yang kita harapkan, program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya. (rnc/16)