Selain itu, ia menyoroti adanya upaya mendiskreditkan sejumlah program pemerintah yang dinilai pro-rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kebijakan hilirisasi.

“Program-program tersebut justru distigma negatif dan terus dicari celahnya, termasuk dengan tudingan korupsi,” ujarnya.

Prihandoyo juga mengingatkan adanya kemungkinan pengaruh kepentingan global yang mencoba melemahkan negara melalui berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.

Iklan

Di sisi lain, polemik turut menyeret nama Muhammad Said Didu yang menyampaikan prediksi kondisi ekonomi Indonesia pada Juli–Agustus 2026, yang disebut berpotensi mengalami tekanan fiskal hingga berdampak pada layanan publik.

Namun, Prihandoyo mempertanyakan motif di balik penyebaran narasi tersebut dan mengajak publik untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar.

“Apakah ini prediksi objektif atau bagian dari agenda politik untuk membentuk persepsi publik?” ujarnya.

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan ekonom Prihandoyo yang menilai perekonomian Indonesia masih berada di jalur positif. Ia merujuk pada konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.