Lebih lanjut, Amir mengungkapkan adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis, dengan menyasar kampus sebagai basis pergerakan.

“Sejumlah kelompok mulai mengarah ke kampus-kampus. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” katanya.

Ia juga menyoroti munculnya narasi pelengseran Presiden Prabowo di media sosial yang dinilai sebagai upaya membangun opini negatif sekaligus memicu instabilitas nasional menjelang pertengahan 2026.

Iklan

Senada dengan itu, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menilai adanya pola sistematis yang melibatkan sebagian aktivis, mahasiswa, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan kondisi yang berpotensi memicu kekacauan.

“Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah NGO seolah melakukan cipta kondisi untuk memicu chaos,” kata Prihandoyo, Minggu (5/4/2026).

Ia menilai narasi kerusuhan yang berkembang saat ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang dinamika pascareformasi yang dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan awalnya.

Prihandoyo juga mengkritisi arah demokrasi yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai konstitusi, termasuk penerapan sistem elektoral yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip permusyawaratan dalam UUD 1945.