Hanya 2,2 persen responden yang memilih untuk tidak mengambil tindakan.

Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawasi program pemerintah, meskipun tingkat kepercayaan terhadap MBG terus menurun.

Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola

Porec menilai persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis, melainkan berkaitan dengan struktur tata kelola yang lemah dan relasi kekuasaan yang timpang.

Minimnya transparansi anggaran, lemahnya pengawasan, serta partisipasi publik yang dinilai semu membuka peluang terjadinya praktik rente di berbagai tingkatan birokrasi.

Untuk itu, Porec merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen, pembubaran model SPPG berbasis jaringan politik, serta pengalihan program menjadi lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Selain itu, keterlibatan ahli gizi secara struktural dan pembentukan kanal pengaduan independen juga dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas program.

Laporan ini menegaskan bahwa program sebesar MBG harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar benar-benar memberikan dampak nyata, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir elite. (*/rnc)