Kupang, RakyatNTT.ID – Jalannya sidang Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Kupang dalam agenda evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 berlangsung penuh interupsi, Rabu (15/4/2026).

wakil ketua komisi IX
Baca Juga:Wakil Ketua Komisi IX DPR Kecam Dugaan Intimidasi terhadap dr Icha, PKB Siap Beri Sanksi Kader jika Terbukti

Manajemen RSUD S.K. Lerik menjadi sorotan utama dalam sidang tersebut. Para legislator melontarkan berbagai pertanyaan kritis, mulai dari rendahnya serapan dana darurat, ketersediaan tenaga medis, hingga persoalan estetika fasilitas rumah sakit milik Pemerintah Kota Kupang itu.

Sidang dipimpin Ketua Pansus Tellendmark Daud, didampingi Wakil Ketua Maudy Dengah dan Sekretaris Neda Ridla Lalay. Sejak awal, forum langsung mencecar kinerja RSUD S.K. Lerik.

Iklan

Sorotan pertama datang dari Roy Riwu Kaho (Fraksi PKB) yang mempertanyakan pengelolaan Dana Pengaman Kegawatdaruratan (Gadadar) sebesar Rp3 miliar. Ia mengungkapkan serapan anggaran tersebut sangat rendah, hanya sekitar Rp381 juta, di tengah kondisi dana BPJS UHC yang dilaporkan menipis.

ronaldo
Baca Juga:Jadwal Lengkap 32 Besar Piala Dunia 2026: Portugal vs Kroasia, Brasil Hadapi Jepang

Roy menilai lemahnya sosialisasi menjadi penyebab utama rendahnya pemanfaatan dana tersebut oleh masyarakat.

Kritik serupa disampaikan Salomon Pellokila (PDI Perjuangan) yang menyoroti transparansi arus kas klaim BPJS Kesehatan sepanjang 2025. Ia juga mempertanyakan kejelasan status operasional RSUD yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.