Transfer pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih menjadi sumber utama pendapatan di daerah. Namun, persoalan yang lebih mendasar bukan hanya soal dari mana uang itu berasal, melainkan ke mana uang itu mengalir. Dengan realisasi belanja operasi yang mencapai angka fantastis, yakni Rp13,6 triliun, publik patut bertanya dengan nada tinggi: Mengapa dana sebesar itu tidak linear dengan penurunan angka kemiskinan?

Kebocoran anggaran dan praktik korupsi yang sudah menjadi rahasia umum, mulai dari tingkat provinsi hingga dana desa, telah menjadi penyumbat utama distribusi kesejahteraan. Korupsi di NTT bukan lagi sekadar isu hukum, melainkan penyakit struktural yang melanggengkan penderitaan rakyat kecil.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilaporkan naik dari 65,90 pada 2022 menjadi 69,14 pada tahun 2024 pun menyimpan ilusi yang berbahaya jika tidak dibaca secara kritis. Kenaikan angka makro ini menutupi disparitas akut antarwilayah di NTT.

Kota Kupang mungkin menikmati kemajuan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang luar biasa, namun kabupaten-kabupaten di pelosok Timor, Sumba, Flores, dan Alor masih harus merangkak di tempat. Data kesehatan kita masih menunjukkan angka yang memilukan: angka kematian bayi mencapai 71 per 1.000 kelahiran dan tingkat gizi buruk atau stunting masih bertahan di angka yang mengkhawatirkan, yakni sekitar 32 persen.