Bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang kemajuan pembangunan jika sepertiga anak-anak di NTT tumbuh dalam kondisi kekurangan gizi yang akan berdampak permanen pada kualitas sumber daya manusia kita di masa depan? Riset Nelsi (2024) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di NTT menggarisbawahi bahwa tanpa intervensi serius pada kesehatan dan daya beli, angka IPM hanyalah deretan digit yang kehilangan maknanya di hadapan realitas sosial yang getir.

Secara sosiologis, pembangunan di NTT sering kali terbentur pada tembok tebal yang memisahkan antara pengambil kebijakan dengan rakyatnya. Istilah Ma’nos’in (kaum bercelana panjang atau birokrat terpelajar) dan Abtai Bet’in (kaum pemakai sarung atau masyarakat kampung) menggambarkan adanya diskoneksi yang nyata antara aspirasi warga dan implementasi kebijakan. Pembangunan sering kali dipaksakan sebagai proyek “atas-bawah” (top-down) yang tidak menyentuh kearifan lokal atau bahkan secara aktif meminggirkan identitas budaya tertentu.

Sebagaimana diungkapkan oleh Soeriadiredja (2013) mengenai konstruksi identitas budaya Marapu di Sumba, masyarakat adat sering kali dipinggirkan dalam akses layanan publik dan pendidikan hanya karena mereka tidak sesuai dengan standar administratif yang ditetapkan oleh “kaum bercelana panjang”. Tanpa melibatkan modal budaya dan kelembagaan adat sebagai mitra sejajar, pembangunan di NTT hanya akan melahirkan keterasingan dan kecurigaan sosial. Rakyat merasa pembangunan bukan milik mereka, melainkan milik “kantor-kantor” di kota yang hanya sibuk dengan laporan administrasi.