Sebagaimana dianalisis dalam tinjauan LIPI (2014) oleh Ganewati Wuryandari, gerak pembangunan nasional di pinggiran sering kali hanya bersentuhan dengan aspek-aspek makro dan secara sistematis mengabaikan lapisan bawah. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang lebar, kesenjangan sosial, dan ketertinggalan ekonomi yang terus berulang tanpa solusi yang menyentuh akar permasalahan.

Desa-desa di NTT selama ini hanya dijadikan objek statistik untuk melegitimasi pencairan anggaran, namun jarang diposisikan sebagai subjek yang berdaulat dalam menentukan arah nasibnya sendiri. Dalam perspektif ekonomi politik, pengabaian terhadap lapisan bawah ini merupakan bentuk eksklusi sosial yang sengaja dipelihara untuk menjaga stabilitas kekuasaan elite yang nyaman dengan skema bantuan sosial daripada pemberdayaan struktural.

Lebih jauh lagi, kita melihat sebuah disorientasi kebijakan yang sangat akut di bumi Flobamora. Secara faktual, data menunjukkan bahwa sekitar 71,8 persen kepala rumah tangga di NTT bergantung sepenuhnya pada sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi dan palawija.

Mereka adalah tulang punggung ekonomi yang sebenarnya, namun riset Suwartana (2022) mengenai determinan status kemiskinan rumah tangga pertanian menunjukkan bahwa sektor ini justru menjadi yang paling rentan dan sering kali dilupakan dalam peta jalan pembangunan daerah.