WALHI NTT Sebut Putusan PTUN Kupang soal Poco Leok jadi Kemenangan Penting Masyarakat Adat

Audit tersebut bahkan merekomendasikan agar pengembang proyek menghindari pendekatan koersif dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Baca Juga:Polres TTS Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Berat di Desa Bena, Peragakan 20 Adegan

Penting bagi Demokrasi Lokal

Bagi WALHI NTT, putusan PTUN Kupang memiliki makna penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal karena menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara.

“Warga yang melakukan aksi protes bukanlah kriminal. Mereka menggunakan hak konstitusional untuk menyuarakan keadilan. Negara seharusnya melindungi hak tersebut,” kata Yuven.

Meski demikian, pengadilan belum mengabulkan seluruh tuntutan warga, termasuk permintaan permintaan maaf secara terbuka dan kompensasi atas dampak psikologis yang dialami masyarakat akibat intimidasi tersebut.

Baca Juga:PIAR NTT Desak Kapolda Rudi Darmoko Ambil Alih Kasus Dugaan Mafia BBM di Rote Ndao

Momentum Perbaikan Kebijakan

WALHI NTT menilai putusan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memperbaiki pendekatan dalam menangani konflik pembangunan di wilayah masyarakat adat.

Pemerintah diminta memastikan setiap proyek pembangunan, termasuk proyek energi, dijalankan dengan menghormati hak masyarakat adat serta menjamin partisipasi yang bermakna melalui prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC).