Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Pernyataan gubernur mengenai tujuh pilar pembangunan NTT dan program strategis seperti One Village One Product (OVOP), NTT Mart, serta Gerakan Beli NTT menunjukkan orientasi pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Secara konseptual, pendekatan ini sejalan dengan teori local economic development yang menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan keunggulan lokal.
Namun keberhasilan program-program tersebut tidak semata ditentukan oleh gagasan besar, melainkan oleh kualitas eksekusi birokrasi. Banyak program pembangunan di berbagai daerah gagal bukan karena konsepnya buruk, tetapi karena implementasinya lemah: koordinasi antar perangkat daerah tidak efektif, kapasitas manajerial terbatas, serta rendahnya akuntabilitas birokrasi.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa pejabat yang dilantik benar-benar memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya. Seorang kepala dinas yang memahami sektor pertanian secara teknis tentu akan lebih efektif merancang kebijakan penguatan komoditas lokal dibandingkan pejabat yang ditempatkan semata-mata karena kedekatan politik atau pertimbangan non-profesional.
Selain aspek kompetensi, integritas juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dalam banyak studi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, salah satu sumber utama kebocoran anggaran dan inefisiensi birokrasi berasal dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat pejabat struktural. Rotasi jabatan sering kali diharapkan menjadi mekanisme penyegaran birokrasi, tetapi jika tidak disertai sistem pengawasan yang kuat, ia hanya akan memindahkan masalah dari satu meja ke meja lain.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
