Masyarakat menilai penetapan status Taman Nasional Mutis Timau dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat adat. Selain itu, kawasan Mutis dianggap sebagai wilayah sakral yang memiliki nilai budaya dan spiritual tinggi bagi masyarakat Timor.

Menurut mereka, status taman nasional dikhawatirkan dapat mengancam keberlanjutan hutan adat serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Aksi tersebut sempat memanas karena masyarakat merasa kecewa dengan tindakan petugas BKSDA yang mencabut papan pengumuman dan bendera Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang dipasang saat aksi sebelumnya.

Iklan

Salah satu warga yang menyampaikan orasi, Livas Oematan, mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai tidak serius menanggapi penolakan warga terhadap status taman nasional.

“Saya sangat kecewa dengan pemerintah. Dalam pertemuan sebelumnya masyarakat Mollo sudah menolak Taman Nasional, tetapi tidak ada tanggapan. Sampai hari ini kami harus datang lagi untuk menyampaikan protes,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak status taman nasional terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Menurutnya, beberapa desa seperti Nuapin dan Desa Nenas masih mengalami keterbatasan akses jalan dan listrik.