Kupang, RakyatNTT.ID – Mantan Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Hugo Rehi Kalembu, menilai polemik terkait pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada yang memicu kegaduhan di ruang publik merupakan akibat dari tersumbatnya komunikasi antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Ngada.

Menurut Hugo, para pembantu kepala daerah seperti Sekda dan para asisten yang membidangi urusan pemerintahan dinilai gagal membangun komunikasi personal yang baik, padahal hal tersebut merupakan prasyarat penting untuk memperlancar komunikasi teknis dan profesional antar lembaga pemerintahan.

“Urusan mengangkat Sekda atau menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekda sebenarnya merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi praktik dalam pemerintahan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Namun, polemik yang terjadi saat ini justru menunjukkan adanya persoalan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara pihak-pihak terkait.

Politisi senior Partai Golkar NTT ini juga mempertanyakan apakah para pejabat tersebut gagal membaca serta menerjemahkan karakter dan gaya kepemimpinan kepala daerah masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Tak seorang pun tahu kecuali mereka sendiri,” katanya.

Analisis Hukum Dinilai Memperuncing Konflik

Hugo mengakui bahwa berbagai analisis yuridis dari kalangan akademisi dan praktisi hukum terkait legitimasi keputusan masing-masing pihak memang penting untuk memberikan pencerahan kepada publik.