“Mau tidak mau dengan keterbatasan APBD. 12 ribu jumlah keseluruhan pegawai PPPK. Maka Pemprov akan melakukan rasionalisasi terhadap Pegawai PPPK menjadi 9000 pegawai akan dirumahkan,” tandasnya.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produktivitas daerah agar alokasi pembangunan tidak minim akibat beban rutin pegawai. “Dan kalau pemerintah pusat tetap tidak ubah aturan tersebut, mau tidak mau 9.000 PPPK akan dirumahkan,” tambah Melki.

Aturan ini tetap dipaksakan tahun depan, hal tersebut dapat memicu gejolak di republik ini. “Mudah-mudahan aturan ini bisa berubah sesuai dengan situasi Politik,” harap Melki.

Belanja Pegawai di Pemprov NTT Saat Ini 51%

Sebagai informasi, pada tahun anggaran 2026 ini, total belanja pegawai mencapai Rp2,7 triliun atau setara 51% dari total APBD. Sementara total dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun. Total pendapatan NTT tahun anggaran 2026 ditarget Rp5,5 triliun.

Sebagai perbandingan, pada tahun anggaran 2025 lalu, total belanja pegawai lebih sedikit yakni Rp2,4 triliun namun total dana transfer pemerintah pusat cukup besar yakni Rp3,2 triliun. Ironis ketika belanja pegawai meningkat tapi dana transfer pemerintah pusat justru dikurangi secara signifikan mencapai Rp400-an miliar.