Tekan Belanja Pegawai di Bawah 30% APBD, Alfred Zacharias Dorong Reformasi Birokrasi dan Peningkatan PAD

“Undang-Undang Pemerintahan Daerah membuka ruang untuk penggabungan daerah, meskipun hingga kini belum pernah diterapkan,” jelasnya.

Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Perjuangkan Rp1,6 Triliun untuk Bangun 19 Jalan Strategis dan 7 Jembatan di NTT

Karena itu, ia menegaskan bahwa pembatasan belanja pegawai 30 persen harus dilihat sebagai momentum reformasi fiskal dan birokrasi, bukan ancaman.

“Jika dikelola dengan strategi yang tepat, kebijakan ini justru memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka ruang investasi yang lebih luas,” pungkas Alfred Zacharias. (rnc)