Kupang, RakyatNTT.ID – Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi isu krusial yang mulai efektif diberlakukan pada 2027 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

wagub-NTT-2
Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Perjuangkan Rp1,6 Triliun untuk Bangun 19 Jalan Strategis dan 7 Jembatan di NTT

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao, Alfred Zacharias, Jumat (27/2/2026) di Kupang, menegaskan bahwa kebijakan ini harus disikapi dengan strategi dan solusi konkret agar tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun pelayanan publik di daerah.

Dasar Hukum Pembatasan Belanja Pegawai

Ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen memiliki dasar hukum yang kuat, yakni:

Iklan
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 298 ayat (2).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 ayat (1).
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 146.

“Aturan ini bukan sekadar pembatasan, tetapi instrumen untuk mendorong efisiensi dan memperluas ruang fiskal daerah,” tegas Alfred.

febrie-3
Baca Juga:Mantan Kajati NTT Febrie Adriansyah jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Pernah Tangani Kasus NTT Fair

Dampak jika Melebihi 30 Persen

Ketua Diaspora Rote Ndao ini mengingatkan, jika belanja pegawai melebihi 30 persen, konsekuensinya cukup berat. Selain menghambat pembangunan karena sempitnya ruang fiskal, daerah juga berisiko terkena sanksi administratif dan fiskal.

Beberapa sanksi yang dapat dikenakan antara lain penundaan atau pemotongan Dana Transfer Daerah (DAU, DAK, DBH), kehilangan Dana Insentif Fiskal, hingga pengawasan intensif oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Bahkan, hak keuangan kepala daerah dan anggota DPRD dapat ditunda pembayarannya selama enam bulan. Selain itu, ketidakpatuhan dapat menjadi temuan BPK dan memengaruhi opini serta skor kinerja fiskal daerah.

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana

Solusi agar Belanja Pegawai Tidak Melebihi 30 Persen

Menurut Alfred Zacharias, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dan terukur. Ia menawarkan sejumlah solusi yang dapat diterapkan secara bertahap dan sistematis.

1. Reformasi dan Perampingan Birokrasi (Lean Bureaucracy)
Penataan ulang struktur organisasi melalui merger OPD dan optimalisasi struktur agar lebih ramping namun tetap fungsional. Kebijakan outsourcing untuk fungsi tertentu juga bisa menjadi opsi efisiensi.

2. Rasionalisasi dan Optimalisasi SDM
Penghentian atau pembatasan pegawai kontrak yang tidak produktif, serta rasionalisasi kebutuhan pegawai secara proporsional antara ASN organik dan P3K. Penggunaan P3K difokuskan pada tugas fungsional spesifik dan vital.

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana

3. Moratorium Rekrutmen CASN
Moratorium atau pembatasan rekrutmen pegawai baru guna menekan beban belanja pegawai dalam jangka menengah. Termasuk PPPK yang sudah ada dialihkan ke pemerintah pusat.

4. Digitalisasi Pelayanan Publik (SPBE)
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengurangi kebutuhan tenaga administrasi rutin sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.

5. Transformasi ke BLUD
Unit layanan publik seperti RSUD dan Puskesmas dapat dikonversi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga gaji pegawai kontrak dapat dibayarkan dari pendapatan layanan sendiri dan tidak membebani pagu 30 persen APBD.

6. Optimalisasi dan Peningkatan PAD
Daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset non-produktif (idle asset), kerja sama dengan pihak ketiga, serta mendorong investasi daerah.

7. Strategi Pembesaran Penyebut (Budget Growth Strategy)
Menekan rasio belanja pegawai dengan memperbesar total belanja daerah melalui peningkatan pendapatan dan ekspansi ekonomi, bukan hanya memangkas belanja.

8. Penghematan Tunjangan dan Insentif Tidak Proporsional
Evaluasi terhadap TPP, insentif, dan pendobelan tunjangan struktural maupun fungsional yang tidak rasional.

“Solusi tidak hanya memangkas pegawai, tetapi menata sistem agar lebih produktif, efisien, dan berorientasi hasil,” ujar Alfred.

Antisipasi Risiko Fiskal Daerah

Alfred juga mengingatkan, jika kebijakan efisiensi dana transfer dari pusat terus berlanjut dan daerah tidak mampu membiayai rumah tangganya sendiri, opsi penggabungan daerah bukan hal yang mustahil secara regulasi.

“Undang-Undang Pemerintahan Daerah membuka ruang untuk penggabungan daerah, meskipun hingga kini belum pernah diterapkan,” jelasnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pembatasan belanja pegawai 30 persen harus dilihat sebagai momentum reformasi fiskal dan birokrasi, bukan ancaman.

“Jika dikelola dengan strategi yang tepat, kebijakan ini justru memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka ruang investasi yang lebih luas,” pungkas Alfred Zacharias. (rnc)